Rombongan wartawan dari Medan foto bersama usai melakukan kunjungan ke kantor DPRD Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (5/10). (Foto: LintasMedan/ist)
Lombok Barat, 5/10 (LintasMedan) – Sebanyak 35 orang jurnalis yang tergabung dalam kelompok wartawan unit DPRD Kota Medan melakukan studi komparatif seputar publikasi dan program kehumasan ke DPRD Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis.
Kedatangan rombongan jurnalis dari berbagai perusahaan media cetak, media elektronik dan media online di Medan itu diterima Sekretaris DPRD Lombok Barat, Isnanto Karyawan didampingi beberapa staf sekretariat DPRD setempat.
“Kedatangan kami ke kantor DPRD disini untuk menambah pengetahuan tentang penyebaran informasi termasuk sharing tentang apa saja publikasi kegiatan-kegiatan dewan (DPRD Lombok Barat),” kata Satriadi Tanjung selaku pimpinan rombongan wartawan Medan tersebut.
Ia menjelaskan bahwa momentum studi komparatif ini juga akan untuk mengetahui lebih dekat kegiatan kehumasan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Lombok Barat.
Selama berada di Lombok Barat, kata Satriadi, pihaknya berencana mengunjungi beberapa lokasi wisata untuk mengetahui sejauh mana pengembangan potensi sektor pariwisata yang dilaksanakan pemerintah daerah setempat di kabupaten seluas 1.053 Km2 dan berpenduduk sekitar 600 ribu jiwa tersebut.
Dalam pertemuan itu, Isnanto menjelaskan bahwa Sekretariat DPRD Lombok Barat dalam hal menyebarluaskan informasi kepada publik telah menjalin kerja sama dengan sejumlah media massa, baik media cetak maupun media elektronik radio dan media daring (online).
Sekretariat DPRD Lombok Barat, lanjutnya, tetap menjadikan insan pers sebagai mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi dan mensosialisasikan berbagai produk legislasi yang dihasilkan DPRD setempat.
Isnanto menambahkan, pihaknya belum lama ini telah berinisiatif melakukan uji coba penyebarluasan informasi secara audio visual, yakni dengan mengoperasikan siaran televisi lokal.
“Ide membuat siaran televisi yang kami beri nama “TV Parlemen” ini awalnya datang dari beberapa rekan wartawan,” paparnya.
Namun, kata dia, program penayangan siaran “TV Parlemen” DPRD Lombok Barat tersebut belum bisa direalisasikan melalui frekuensi publik karena ketiadaan anggaran. (LMC-02)
