Madina, 15/6 (LintasMedan) – Kalangan aktivis dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) antikorupsi memperkirakan kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) yang digelar beberapa kali oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mandailing Natal dengan menggunakan dana desa tahun 2021 akan menjadi perhatian penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kuat dugaan penggunaan dana desa untuk kegiatan Bimtek yang diikuti sejumlah kepala desa, sekretaris desa, aparat desa, BPD dan Ketua TP.PKK desa se Kabupaten Mandailing Natal (Madina) tersebut tidak transparan dan akuntabel.
Padahal, menurut Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding, Selasa (15/6), pengelolaan dana desa harus transparan, akuntabel dan melibatkan masyarakat.
“Untuk mencegah potensi korupsi, KPK mendorong untuk jalankan tiga rekomendasi yang merupakan rencana aksi, salah satunya regulasi yang menetapkan tentang penatalaksanaan dana desa untuk apa saja,” paparnya.
Rekomendasi langkah-langkah yang dimaksud itu, lanjutnya, terkait tata kelola dana desa yang meliputi regulasi keuangan desa, publikasi keuangan desa dan pengawasan.
Ia mengingatkan, tata kelola dana desa merupakan salah satu area intervensi perbaikan pada tata kelola pemerintah daerah, karena dinilai memiliki potensi korupsi.
Dikatakan Ipi, dari hasil identifikasi atas titik rawan korupsi pada tata kelola dana desa, KPK menemukan pengelolaan dana desa masih kurang transparan dan akuntabel.
Selain itu, pelaporan penggunaan dana desa juga ada yang tidak tepat waktu, tidak sesuai ketentuan dan pengawasannya tidak efektif.
Sementara terkait regulasi, KPK mendorong diterbitkannya Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang mengatur tentang tata kelola keuangan desa.
Khusus mengenai publikasi keuangan desa, pihaknya mendorong untuk mempublikasikan penggunaan APBDes dan pertanggungjawabannya.
Terkait pengawasan keuangan desa, KPK mendorong untuk dilakukan audit berbasis risiko dan membangun media pengaduan.
Ia menambahkan, tata kelola dana desa merupakan satu dari delapan fokus area intervensi KPK dalam mendorong perbaikan tata kelola Pemda berdasarkan hasil identifikasi KPK atas titik rawan korupsi.
“Selain kewenangan pencegahan, KPK juga memiliki kewenangan penindakan. Jika dalam proses pendampingan perbaikan tata kelola pemda terjadi dugaan tindak pidana korupsi, maka KPK dapat memprosesnya sesuai dengan kewenangan KPK,” ujar Ipi.
Sebagaimana diinformasikan, sejumlah aktivis dan LSM baik di Jakarta maupun di Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), belum lama ini mengeluarkan pernyataan sikap di antaranya meminta keseriusan KPK untuk segera memeriksa seluruh pelaksana kegiatan Bimtek yang digelar Pemkab Madina.
“Untuk bulan Mei ini saja, sejak tanggal 24-30 Mei 2021 Kades, BPD dan Sekdes harus Bimtek dengan biaya Rp5.000.000 per orang,” kata aktivis sosial asal Kabupaten Madina, Choirul Andi di Jakarta, pada 28 Mei 2021 lalu. (LMC-04)
