Madina, 19/5 (LintasMedan) – Kuasa Hukum Dahlan – Aswin (Daswin) meminta majelis hakim mendiskualifikasikan pasangan Sukhairi – Atika (Suka) dalam gugatannya pada sidang perdana di gedung Mahkamah Konstitusi, Rabu (19/5) yang digelar virtual
Mereka Janter Manurung dan rekannya, selaku pemohon menggugat perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) dengan termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dalam gugatan itu, meminta majelis hakim mendiskualifikasikan paslon Suka dan menetapkan Daswin sebagai pemenang suara terbanyak.
“Alasannya jelas, mereka diduga melakukan kampanye secara illegal atau terselubung. Ini bertentangan dengan undang-undang dan PKPU,” kata Janter kepada wartawan melalui seluler.
“Ada juga dugaan kuat paslon 01 melakukan money politic (politik uang) yang mana bukan hanya memberikan uang tetapi melarang pemilih untuk memilih 02, Dahlan-Aswin hingga meminta pemilih golput,” sambungnya.
Masih Janter, dari data-data dan penjelasan yang dihimpun, banyak pemilik suara yang awalnya memilih 02, namun karena diberikan sejumlah uang mereka memilih 01.
“Besarannya lumayan, ada yang Rp500 ribu saat kampanye. Ada yang dibuat daftar oleh timnya, kemudian diberikan Rp5 juta. Ada yang belasan juta bahkan ada timnya yang diberikan Rp25 juta. Selain itu, paslon 01 juga melakukan black campign (kampanye hitam) untuk menjatuhkan Paslon 02,” sebutnya.
Terkait dugaan black campaign, disebutkan prihal pembangunan jembatan atau rambin di Desa Kampung Baru yang telah ditenderkan dan sudah ada pemenangnya namun pekerjaannya terhenti karena ada banjir sehingga sungai meluas dan lebarnya bertambah.
“Ini dijadikan sebagai bahan black campign seolah-olah kegagalan 02 selaku petahana. Padahal ini juga tanggungjawab 01 yang diketahui sebagai Wakil Bupati,” ujarnya.
Sisi lain, Janter Manurung menyampaikan pada saat pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Kampung Baru terjadi keributan. Menurutnya terjadi karena ketidakprofesionalan Bawaslu hingga ada dugaan memihak kepada paslon 01.
Ia juga menyebut ada dugaan Paslon 01 melakukan kampanye dengan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), seperti di Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muara Sipongi.
Pasca sidang perdana ini, Mk menjadwalkan sidang lanjutan pada Jumat (21/5), dengan agenda memintai keterangan dan klarifikasi dari pihak termohon KPU, Bawaslu dan pihak terkait.
Sidang yang ditayangkan secara live streaming, turut dihadiri pihak termohon yang diwakili oleh komisioner KPU Madina, Muhammad Yasir didampingi penasehat hukum. Bawaslu Madina, Ahmad Iswadi dan Maklum Pelawi. Serta pasangan calon Dahlan-Aswin selaku pihak prinsipal.(LMC-04)
