RDP Komisi A DPRD Sumut dengan sejumlah instansi membahas soal peredaran narkoba yang marak di Sumut, Senin (2/5).(Foto:LintasMedan/irma)
Medan, 2/5 (LintasMedan ) – Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Wilayah I Sumatera Utara, Yoseph, mengatakan sulit memberantas peredaran narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan salah satunya akibat jumlah petugas Lapas yang minim.
“Padahal di dalam Lapas juga banyak para bandar narkoba, kita bahkan banyak dapat SMS ancaman,” kata Yoseph saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi A DPRD Sumut, Senin.
Meski demikian Yoseph juga mengakui masih ada beberapa oknum petugas yang memang ikut terlibat dalam peredaran narkoba di lapas, namun pihaknya penegaskan tidak ada melakukan pembiaran.
“Saya akui ada yang cari makan dengan cara-cara seperti itu. Ini yang sedang kita perangi terus. Makanya sudah banyak juga petugas yang dicopot,” ujarnya pada RDP yang juga dihadiri sejumlah instansi terkait seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Imigrasi serta Beacukai.
Semakin maraknya peredaran Narkoba di Provinsi Sumut, diakui membuat pihaknya sedikit kewalahan karena turut berakibat semakin bertambahnya penghuni Lapas.
Untuk Rutan kelas I saja, kata Yoseph, 3000 an penghuni hanya dijaga oleh lima petugas.
Jumlah 3000 an tersebut menghuni 15 blok ruang tahanan. “Jadi bagaimana 1 orang petugas harus mengawasi ratusan orang, apalagi kami masih menggunakan sistem manual,” ujarnya.
Pihaknya juga sudah pernah menyampaikan keluhan mengenai kekurangan petugas itu kepada Kementrian Hukum dan HAM namun belum mendapat tanggapan.
Di paparkan Yoseph, pertambahan jumlah penghuni Lapas dari tahun ketahun terus terjadi, bahkan selama Januari 2016 hingga saat ini terjadi pertambahan sejumlah 1500 orang.
“Sejak 2011-2014, terjadi pertambahan 1000 orang, kemudian pada 2015 kembali bertambah menjadi 2300 orang,” katanya.
Dari pertambahan tersebut, kata dia sekitar 54 persen diantaranya terkait kasus narkoba.
Ketua Komisi A DPRD Sumut, Sarma Hutajulu meminta komitmen semua pihak untuk bersama-sama memberantas peredaran narkoba, khususnya di Provinsi Sumut yang sudah masuk urutan tiga terbesar.
“Jadi tidak ada alasan keterbatasan fasilitas, mari kita sama-sama berkomitmen termasuk juga di institusi kami DPRD Sumut,” kata Sarma.
Kalangan dewan, sebut Politisi PDIP ini, khususnya di Komisi A juga berkomitmen untuk bersama-sama memberantas narkoba bahkan bersedia melakukan test urin di lingkungan Legislatif.
“Bagaimana kita bisa bicara berantas narkoba ke masyarakat, kalau komitmen dewan juga tidak jelas. Salah satunya dengan bersedia dilakukan test urin,” katanya.
Wacana tersebut juga disetujui anggota Komisi A lainnya, di antaranya Januari Siregar, Muhammad Hafez dan M Syarif Rawi.
Selain melakukan test urine Legislatif juga mendorong Pemprov Sumut melalui kebijakan dan anggaran salah satunya dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) pemberantasan Narkoba, sehingga berbagai kekurangan anggaran bisa terjawab.
Sebab, kata Sarma sebagaimana diketahui Departemen Hukum dan HAM Sumut merupakan institusi yang memperoleh anggaran dari APBN,, sehingga tidak mungkin lagi diakomodir dalam APBD Provinsi.
“Namun dengan terbentuknya Satgas atau Satker, alokasi anggaran itu bisa diperoleh,” ucapnya.
Kepala BNN Sumut Brigjen Andi Loedianto, juga mengajak seluruh masyarakat turut berperan serta mendukung kinerja institusinya dalam upaya perang terhadap narkoba.
“Kami butuh laporan masyarakat jadi budayakan sikap ini apabila ada peredaran narkoba di sekeliling kita dan jangan pernah takut,” ucapnya.
Dia juga meminta masyarakat juga mewaspadai bentuk-bentuk provokasi yang dilakukan oleh para bandar narkoba, salah satunya agar membenci kinerja polisi dalam mengungkap kasus-kasus narkoba.
“Para bandar seperti sengaja menciptakan opini aparat bekerja sama dengan para bandar, padahal kalaupun ada aparat yang ikut itu hanya oknum. Siapapun dia tolong laporkan ke BNN,” tegas Andi. (LMC-02)
