
Medan, 7/8 (LintasMedan) – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Poaradda Nababan meminta pemerintah provinsi (Pemprov) setempat tetap fokus menangani pandemi COVID-19 dan memberi contoh kepada masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
“Pemerintah Provinsi Sumut harus lebih serius menangani pandemi COVID-19 ini mengingat tren secara nasional pun meningkat,” katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon dari Medan, Sabtu (7/8).
Menurut legislator asal daerah pemilihan Kabupaten Labuhan Batu ini, banyak kabupaten dan kota di Sumut saat ini sangat membutuhkan penanganan COVID-19 secara maksimal.
Sementara, sebagian besar pemerintah kabupaten/kota di Sumut diperkirakan tidak memiliki sumber pembiayaan yang cukup untuk memaksimalkan penanganan COVID-19.
“Penanganan pandemi COVID-19 membutuhkan sinergi antara Pemprov Sumut dengan pemerintah kabupaten/kota,” katanya.
Untuk menjawab permasalahan itu, politisi PDI-Perjuangan ini meminta Pemprov Sumut maksimalkan penyerapan anggaran dengan menyusun dan melaksanakan program kerja yang matang serta terukur.
Selain memaksimalkan penyerapan anggaran, Poaradda meminta kepada Gubernur Sumut agar segera melakukan realokasi anggaran pada APBD 2021 yang diperuntukkan penanganan pandemi COVID-19 di daerah ini.
Realokasi anggaran, menurut dia, dapat dilakukan dengan menunda sementara pengerjaan sejumlah proyek dan menggeser anggarannya untuk menambah biaya penanganan COVID-19 di Sumut.
Ia menyebut contoh, salah satu pagu anggaran proyek yang dapat dipergunakan untuk penananganan COVID-19 adalah anggaran proyek renovasi gedung kantor gubernur Sumut.
Poaradda menambahkan, Sumut juga masih membutuhkan tambahan anggaran untuk menambah tenaga kesehatan dan kebutuhan penanganan lain.
“Kondisi pandemi COVID-19 di Sumut saat ini di luar dugaan, sehingga membuat sumber daya manusia yakni dokter, perawat dan petugas kesehatan lain sudah amat kewalahan menghadapi lonjakan kasus,” ujarnya.
Diakuinya, penanganan COVID-19 tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah daerah, tetapi perlu peran serta masyarakat untuk membantu mempercepat pemulihan.
Dalam rangka mempercepat penanganan COVID-19 di Sumut, katanya, seluruh pihak harus mengambil tanggung jawab, baik pemerintah, masyarakat umum, pihak swasta dan pihak lain yang memiliki sumber daya dan kesempatan. (LMC-02)