Medan, 25/8 (LintasMedan) – Ketua Komisi C DPRD Sumut Eben Ezer menilai Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi terkesan kurang serius dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal menurut Politisi Partai Hanura ini, pembiaran terhadap potensi PAD bisa masuk menjadi indikasi korupsi.
Eben yang juga Ketua Pansus PAD DPRD Sumut ini mengatakan, bahwa seharusnya Gubernur bisa mengakomodir bawahannya supaya bekerja lebih cepat hingga mampu mendongkrak pendapatan dari berbagai sektor potensial.
“Cukup banyak potensi PAD yang masih bisa digenjot maksimal, bahkan ada yang belum tergarap sama sekali,” ujarnya kepada pers, kemarin.
Dia memaparkan potensi PAD yang sama sekali belum tergarap, diantaranya sektor uji emisi gas buang tentang pencemaran udara, yang tinggal menunggu keluarnya Peraturan Gubernur (Pergub).
Padahal, kata Eben Ezer Perda untuk sektor tersebut juga telah disahkan, begitu juga dana pembelian peralatan untuk menunjang program telah dianggarkan dalam APBD 2016. Akibatnya sejumlah peralatan tersebut terancam menjadi mubazir.
Kemudian penggalian potensi PAD untuk sektor air permukaan umum (APU) juga dinilai belum optimal karena masih menggunakan sistem taksiran . “Masih ada indikasi rekayasa untuk sektor tersebut,” ujarnya.
Sementara untuk Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) yang selama ini kerap diklaim Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai primadona PAD Sumut, kata dia juga masih bisa ditingkatkan hingga 60 sampai 70 persen dari selama ini hanya bertengger pada posisi 42 persen.
Optimalisi PAD sektor tersebut, kata dia bisa dengan melibatkan hingga kepada aparatur desa, atau dengan melakukan regulasi intensif kepada petugas penagih pajak di lapangan. “Petugas di lapangan itu merupakan
ujung tombak,” ucapnya.
PAD Sumut, menurut Eben harus mampu terdongkrak lebih cepat sehingga program pembangunan bisa segera dinikmati oleh masyarakat yang tentunya akan berdampak kepada percepatan pergerakan ekonomi daerah dan ekonomi masyarakat.
Dia juga menilai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum memberikan kontribusi yang maksimal dan harus segera diaudit.
“Kinerja BUMD tidak maksimal sehingga tak mampu menyumbang PAD. Bahkan malah menambah beban APBD Sumut,” kata Eben.
Ia memaparkan sejumlah BUMD yang dinilai masih minim pembinaan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, antara lain PT Perkebunan, PT Dhirga Surya, PT. Pembangunan Prasarana dan Sarana, PT.Asuransi Bangun Askrida, PT.Kawasan Industri Medan dan PD Aneka Industri dan Jasa.(LMC-02)
