Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (kanan) didampingi Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi (kedua kanan), memberi keterangan kepada pers seusai memimpin rapat koordinasi Dewan Pengarah Badan Otorita Pariwisata Danau Toba (BPODT), di Medan, Jumat (6/10). (Foto: LintasMedan/ist)
Medan, 6/10 (LintasMedan) – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan hingga kini belum ada solusi terkait jumlah keramba jaring apung (KJA) yang diperbolehkan beroperasi di perairan Danau Toba, Sumatera Utara.
“Pemerintah sedang menunggu kajian lingkungan World Bank (Bank Dunia) guna perbaikan destinasi pariwisata Danau Toba,” katanya kepada pers, seusai memimpin rapat koordinasi Dewan Pengarah Badan Otorita Pariwisata Danau Toba (BPODT), di Medan, Jumat.
Dalam rapat dengan agenda pembahasan perkembangan pengelolaan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau Toba itu, Luhut menjelaskan, dari hasil kajian ilmiah nantinya akan dapat diketahui secara rinci berapa jumlah maksimum keramba yang boleh beroperasi sesuai dengan daya dukung danau tersebut dan dimana saja letak lokasinya yang diizinkan.
Kajian mengenai jumlah keramba yang diperbolehkan beroperasi di Danau Toba, menurut dia, sangat penting dilakukan untuk mengatasi tingkat pencemaran yang semakin parah.
Pencemaran disinyalir berasal dari sampah rumah tangga, hotel, usaha perikanan air tawar dengan menggunakan keramba jaring apung dan kotoran ternak.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah menetapkan Danau Toba sebagai salah satu dari 10 destinasi wisata prioritas, selain Borobudur, Mandalika, Labuhan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Kepulauan Seribu, Toba, Wakatobi, Tanjung Lesung, Morotai, dan Tanjung Kelayang.
Terkait dengan hal itu, Pemerintah secara bertahap akan mengurangi produksi ikan dengan menggunakan KJA di perairan Danau Toba.
Menurut Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumut, Zonny Waldi, belum lama ini, produksi ikan yang dibudidayakan melalui KJA di Danau Toba sudah mulai menurun.
Pada 2016, volume hasil produksinya sebanyak 63.000 ton atau menurun dibanding tahun 2015 yang mencapai 84.000 ton.
Pihaknya memperkirakan tahun 2017, produksi ikan KJA di perairan Danau Toba jauh lebih rendah hingga menjadi 50.000 ton.
Untuk tetap menjaga pendapatan masyarakat pascarencana pengurangan jumlah KJA, Pemerintah Provinsi Sumut akan terus menambah jumlah bibit ikan di perairan Danau Toba.
“Target penaburan benih ada sekitar satu juta ekor dan dewasa ini sudah sekitar 110.000 ekor,” katanya. (LMC-03)
