Suasana rapat paripurna DPRD Sumut, baru-baru ini juga terlihat sepi akibat minimnya kehadiran anggota dewan.(Foto:LintasMedan/Irma)
Medan, 22/7 (LintasMedan) – Kehadiran anggota DPRD Sumatera Utara paska libur Hari Raya Idul Fitri, Rabu sangat memprihatinkan, bahkan berbanding terbalik dengan tingkat hadir Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan lembaga legislatif itu.
Jika PNS yang hadir mencapai 90 persen, wakil rakyat yang hadir hanya kisaran 10 persen.
Pimpinan DPRD Sumut bahkan tak seorangpun terlihat. Begitu juga Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumut. Padahal tugas dan wewenang BKD seharusnya memantau kinerja anggota DPRD Sumut.
Yang terpantau hadir, Sutrisno Pangaribuan, Brilian Muktar dari Fraksi PDIP.
Kemudian Sopar Siburian dan Lidini Lase dari Fraksi Demokrat, hadir juga anggota Fraksi PKS, Khairul Anwar serta anggota Fraksi Golkar Leonard Samosir dan Muchrid Nasution.
Seorang pegawai yang enggan disebut namanya kepada wartawan mengaku, tingkat kehadiran anggota DPRD Sumut paling parah paska libur Idulfitri adalah pada periode 2014-2019. “Kalau PNS maksimal tingkat kehadiran 90 persen, yang tidak hadir paling 10 persen. Tetapi, anggota DPRD Sumut yang hadir hanya 10 persen, yang tidak hadir 90 persen,” katanya.
Mencederai Rakyat
Politisi PDIP Sutrisno Pangaribuan saat dimintai komentarnya terkait rekan-rekannya yang tidak hadir menegaskan, jika konsisten terhadap sumpah dan janji sebenarnya hari ini tidak hari libur dalam kalender kegiatan.
“Seharusnya kalau tidak ada tugas di luar gedung DPRD Sumut yang bukan tugas dewan harus hadir,” katanya.
Dia menyesalkan sebab seharusnya anggota DPRD Sumut yang selalu kritis terhadap kebijakan pemerintah justru tidak menunjukkan sikap taat dan patuh terhadap apa yang menjadi tugas dewan.
Sutrisno mengaku jika kemalasan ini berkelanjutan sangat mencederai perasaan rakyat.
Lebih jauh dia menyampaikan, terkait kinerja DPRD Sumut hingga hari ini tidak satupun mampu mengasilkan Program Legislasi Daerah (Prolegda).
“Ini sudah bulan ke tujuh di tahun 2015. Dari 20 Prolegda, belum satupun menjadi peraturan daerah. Itu pasti berkaitan dengan tingkat kehadiran dan partisipasi yang minim,” tuturnya.(LMC-02)
