Medan, 19/2 (LintasMedan) – Anggota DPRD Sumut sekaligus Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Syah Affandin menyayangkan bentrokan yang terjadi antar dua kelompok nelayan di sekitar peraian Belawan, Senin (19/2) kemarin. Ia meminta agar Pemprov Sumut mengambil langkah dan bertindak mencegah bentrokan antar nelayan semakin meluas.
“Pemprov Sumut supaya lebih tanggap dalam menyikapi konflik masyarakat yang timbul akibat larangan terhadap penggunaan sejumlah jenis alat tangkap ikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 tersebut,” katanya, Selasa.
Politisi PAN ini meminta pemerintah segera memanggil dan melakukan pertemuan dengan pemangku kebijakan serta kelompok nelayan membahas kondisi yang terjadi tersebut.
“Jangan sampai kasus bentrokan seperti ini melebar ke daerah-daerah lain, apalagi ini menjelang Pilkada, suasana harus kondusif,” ujarnya.
Pemeritah dalam hal ini Dinas Perikanan Provinsi Sumut, kata Syah Affandin harus mampu mencari solusi atas masalah yang terjadi. Sebab di lapangan, konflik antar kelompok nelayan pengguna pukat trawl dan tradisional benar terjadi dan telah menimbulkan beberapa kali bentrokan.
Terakhir, bentrokan akibat delapan kapal ikan pukat tarik dua milik warga Keluraha Belawan Bahari dibakar sejumlah oknum. Bentrokan terjadi antara nelayan tradisional Kelurahan Bagan Deli dan nelayan pukat tarik dua di Kelurahan Belawan Bahari.
Bentrokan tersebut, menurut Syah Affandin dipicu lemahnya penegakan hukum di laut yang dibuktikan dengan masih banyaknya beroperasi kapal ikan pukat tarik dua yang dilarang melalui Permen tersebut. Belasan nelayan yang merasa tidak senang dengan beroperasinya kapal tersebut melakukan penyisiran dan menindak kapal nelayan yang menggunakan pukat yang dilarang tersebut.
“Ada kelompok nelayan yang setuju terhadap Permen tersebut dan ada juga yang menolak. Pemerintah harus mendudukkan kedua belah pihak. Dan mencarikan solusi yang dapat diterima keduanya. Apalagi sekarang ini, ada bantuan dari pemerintah untuk mengganti alat tangkap yang dilarang tersebut,” ungkapnya.
Sebelumnya, ribuan nelayan tradisional se-Sumut juga menggelar demonstrasi di gedung dewan pekan lalu, menuntut penerapan Permen KP Nomor 71 secara tegas.
Dua hari kemudian, ratusan nelayan pengguna trawl juga menggelar aksi di tempat yang sama, meminta agar diizinkan melaut karena telah dua bulan tidak melaut. Mereka meminta agar pelarangan penggunaan trawl dievaluasi seperti halnya di Pantura.(LMC-02)
