Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) dari 37 kabupaten/kota di Indonesia sedang mengikuti pelatihan sistem perencanaan pembangunan berbasis elektronik (E-planning) yang digelar Pemko Medan bekerjasama dengan Tim Korsupgah KPK, di Medan, Kamis (19/10). (Foto: LintasMedan/ist)
Medan, 19/10 (LintasMedan) – Pemerintah Kota Medan menggelar pelatihan atau workshop penerapan sistem perencanaan pembangunan berbasis elektronik (E-planning) Gelombang II yang diikuti peserta dari utusan 37 kabupaten dan kota di Indonesia.
“Semoga kita semua yang hadir disini memiliki semangat yang sama, yaitu mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Sekretaris Daerah Kota Medan, Syaiful Bahri Lubis saat menyampaikan sambutan pada pembukaan pelatihan itu, di Medan, Kamis (19/10).
Para peserta pelatihan terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) Pemkab dan Pemko di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bengkulu, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Papua Barat.
Pelatihan tersebut turut menghadirkan beberapa pembicara dari Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipimpin Adlinsyah Nasution.
Menurut dia, enerapan sistem perencanaan pembangunan berbasis elektronik merupakann salah satu bagian rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi yang digagas Tim Kosupgah KPK.
Dengan mempelajari aplikasi E-planning, kata Syaiful, masing-masing kabupaten/kota nantinya akan membuat program sesuai dengan proses dan perencanaan yang benar.
“Sistem perencanaan pembangunan berbasis perencanaan elektronik ini bisa mempercepat dan mempermudah pelayanan dan perencanaan anggaran pemerintah,” ujarnya.
Penerapan sistem aplikasi berbasis IT, kata Syaiful, berdampak pada efektifitas dan efisiensi, serta transparan kegiatan pembangunan, karena inputnya mudah, semetara outputnya banyak.
Pemerintah Kota Medan, lanjutnya, kini telah mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dalam bentuk e-budgeting yang didalamnya termasuk e-planning.
Selain itu, pihaknya juga terus berusaha melengkapi aplikasi E-planning dengan standar-standar pokok, seperti standar harga, standar analis belanja dan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan yang sudah tertuang pada berbagai dokumen perencanaan.
Penerapan e-planning ini juga sampai dengan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan yang sudah tertuang pada berbagai dokumen perencanaan, baik jangka panjang, menengah maupun tahunan. (LMC-04)
