Medan, 26/7 (LintasMedan) – Kota Medan segera memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, sejumlah persoalan bakal dibahas dalam RPJMD yang segera memasuki tahapan di Panitia Khusus (Pansus).
Dalam paripurna yang beragendakan pemandangan umum Fraksi-Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan
Tahun 2021-2026, yang dilaksanakan, Senin (26/07), mengemuka sejumlah pertanyaan diantaranya soal strategi Pemko Medan dalam menyiasati dampak Pandemi di RPJMD serta perubahan gagasan pembangunan 5 tahun ke depan menempatkan kawasan Medan Utara Sebagai Halaman muka pembangunan daerah.
Dua persoalan ini menjadi catatan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) yang disampaikan juru bicaranya, Syaiful Ramadhan.
“Dalam memberikan pemandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah terhadap rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) 2021-2026 ini, Fraksi PKS mengawali dengan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Wali Kota dan jajarannya yang telah menyiapkan RPJMD dengan matang yang memuat visi, misi dan janji kerja yang disampaikan selama kampanye pemilihan Wali Kota dan wakil Wali Kota lalu, khususnya janji untuk mewujudkan masyarakat Kota Medan yang berkah, maju, dan kondusif.
Melihat sejumlah permasalahan tersebut, Syaiful mengatakan Fraksi PKS menanyakan beberapa persoalan dalam RPJMD diantaranya terkait dampak pandemi, rencana pembangunan Medan Utara, persoalan angka kemiskinan, serta persoalan lainnya.
“Sama kita ketahui, pandemi covid-19 telah menyebabkan kontraksi pada perekonomian dunia. Hal ini berimbas pada perubahan target pembangunan pemerintah pusat dalam memenuhi target pembangunan nasional hingga ke tingkat daerah. Pertanyaannya, bagaimana strategi pemko medan dalam dokumen RPJMD menyikapi perubahan target pembangunan tersebut dan dampak ekonomi ini?” tanya Syaiful.
FPKS juga menyinggung Gagasan Pembangunan Medan Utara yang akan dijadikan sebagai halaman depan.
“Gagasan pembangunan 5 tahun ke depan menempatkan kawasan Medan Utara sebagai halaman muka pembangunan daerah. Tentu saja perubahan kultur masyarakat dari agraris ke industrial mempunyai dampak resiko tinggi. Pertanyaannya : bagaimana strategi pemko medan dalam dokumen RPJMD untuk mengawal perubahan kultur masyarakat tersebut agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi atau efek sosial yang lebih besar?” tanya Syaiful.
Politisi Muda PKS ini juga mempertanyakan capaian pembangunan daerah, khususnya di sektor infrastruktur pembangunan wilayah masih banyak ketimpangan. “Pertumbuhan ekonomi hanya terpusat pada titik-titik kawasan tertentu saja.
Pertanyaannya : Bagaimana strategi pemko medan dalam RPJMD untuk mendorong pemerataan infrastruktur daerah?” tanyanya lagi.
Dalam mensukseskan RPJMD ini, Fraksi PKS mendorong Pemko menciptakan aplikasi monitoring yang bisa mengawasi kerja-kerja OPD. “Dalam perjalanannya, pembangunan Kota seringkali keluar dari perencanaan dan target-target yang sudah ditetapkan dalam dokumen RPJMD, kami memandang perlunya Pemko Medan membuat sebuah aplikasi digital untuk mempermudah monitoring kinerja dan capaian dari setiap OPD. Pertanyaannya : apakah pemko medan sudah merencanakannya? atau apa strategi lain dalam menghadapi persoalan ini?, ” katanya.(LMC-02)
