Medan, 6/3 (LintasMedan) – Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Nasdem, Nezar Djoeli menerima keluhan Kepala Lingkungan (Kepling) saat melakukan reses di Jalan Amal Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung, Selasa.
Menurut salah seorang Kepling Retno Saragih, mereka kerap menerima tudingan dari warga telah memainkan data masyarakat penerima bantuan pemerintah.
“Tolonglah Pak, disampaikan kepada para pemangku kepentingan supaya saat pendataan para Kepling juga diperankan. Jadi warga tidak lagi menuduh kami macam-macam,” katanya di hadapan ratusan warga yang menghadiri reses tersebut.
Selama ini, kata Retno Kepling hanya disuguhi data penduduk penerima bantuan seperti, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), keluarga sejahtera dan segala jenis bantuan lainnya yang menggunakan kartu. Mereka hanya bertugas mendistribusikannya kepada masyarakat, sedangkan nama-nama penerima bantuan sudah tersusun di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Akibatnya para Kepling, kerap merasa tersandra dan menjadi pelimpahan masalah di masyarakat. “Warga kerap menuduh Kepling hanya mendistribusikan bantuan pemerintah kepada keluarganya saja. Padahal terus terang Pak seperti untuk KIP tak ada lagi keluarga saya yang masih bersekolah di tingkat SD,” ungkapnya.
Untuk itu Retno berharap aspirasi tersebut segera disampaikan agar para Kepling benar-benar diperankan dalam pendataan warga, sehingga tidak lagi menjadi ‘kambing hitam’ apabila ada warga yang sepantasnya mendapat bantuan namun namanya tidak tertera.
Menanggapi keluhan tersebut, Nezar Djoeli menegaskan agar Disdukcapil kedepan harus memerankan para Kepling dalam melakukan pendataan penduduk penerima bantuan pemerintah. “Sebab yang mengetahui kondisi warga di tiap-tiap lingkungan itukan para Kepling,” kata politisi Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Medan ini.
Untuk siswa penerima bantuan KIP misalnya, awalnya diberikan berdasarkan usulan pihak sekolah namun tetap berkordinasi dengan Kepling.
Dia menyesalkan jika selama ini sistem pendataan dilakukan terkesan kurang profesional, dimana pemerintah hanya menyerahkan kepada pihak ketiga.
Pada reses yang dihadiri Lurah Bandar Selamat, Muktar Lubis dan tokoh masyarakat setempat Hasbullah Lubis, Ketua Komisi A DPRD Sumut ini menjelaskan bahwa Pemprov Sumut juga telah merealisasikan sejumlah 300 ribu Kartu Peraturan Berbayar Iyuran (PBI) yang pendanaannya dari APBD Provinsi.
“Sama seperti Kartu Indonesia Sehat, hanya namanya yang beda. Kartu ini bisa diperoleh gratis untuk warga kurang mampu yang bisa diurus melalui Dinas Sosial Sumut,” paparnya.
Kartu PBI, kata Nezar bisa langsung digunakan apabila mendapat perawatan di rumah sakit tanpa harus menunggu proses aktivasi selama 14 hari seperti kartu BPJS Mandiri. (LMC-02)
