Jalan Provinsi yang rusak dan berlubang-lubang di Kabupaten Simalungun.(Foto:lintasMedan/irma)
Medan, 18/4 (LintasMedan) – Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Sumut Muslim Simbolon menilai kinerja Pemprop Sumut merealisasikan APBD TA 2015 yang jumlahnya mencapai Rp8,4 triliun kurang memuaskan karena terdapat SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) terlalu besar mencapai Rp500 miliar lebih. Realisasi APBD juga tidak memiliki kolerasi dengan capaian pertumbuhan ekonomi Sumut saat ini.
“Jujur kita nilai Pemprov Sumut di bawah kepemimpinan Plt Gubernur Tengku Erry Nuradi gagal,” kata Muslim usai mengikuti rapat paripurna dengan penyampaian LKPj (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Gubsu dan pembentukan Pansus LKPj DPRD Sumut terhadap APBD Sumut TA 2015, Senin.
Menurut dia, cukup banyak indikator yang menunjukkan kinerja Pemprov Sumut kurang memuaskan dan tidak membawa pengaruh langsung dalam pertumbuhan ekonomi, sebab dari total APBD TA 2015 yang jumlahnya mencapai Rp8,4 triliun, terdiri dari belanja langsung sebesar Rp6 triliun lebih dan belanja tidak langsung Rp2,3 triliun.
“Jika dilihat dari realisasi anggaran TA 2015 ini, belanja langsung hanya terealisasi Rp2 triliun dan belanja tidak langsung hanya Rp5,8 triliun,” katanya.
Artinya, dari Rp8,4 triliun nilai total APBD Sumut TA 2015 sudah terlihat Silpa sebesar Rp500 miliar lebih, sebelum hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI diumumkan,” katanya.
Muslim yakin Silpa ini akan meningkat setelah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan BPK RI. Bisa diprediksi mencapai Rp700 miliar lebih.
“Artinya, dengan indikator adanya Silpa Rp500 miliar, sebagai bukti lemahnya kinerja Pemprop Sumut,” ujar Muslim.
Dia membeberkan bahkan Silpa itu karena program yang tidak dilaksanakan, bukan karena penghematan.
Di bagian lain Muslim juga menyoroti besaran jumlah belanja tidak langsung yang nilai totalnya Rp5 triliun menumpuk di Sekretariatan Daerah dalam bentuk dana hibah.
“Seingat saya dalam sejarah, baru kali ini anggaran menumpuk begitu banyak di Sekretariat Daerah,” katanya.
Berkaitan dengan itu, tambah Muslim, dilihat dari persentase antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung tersebut jelas tidak kelihatan kolerasinya dengan capaian pertumbuhan ekonomi makro yang sekarang mencapai 5,7 persen diatas pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kalaupun ada pertumbuhan ekonomi di Sumut yang disebutkan diatas pertumbuhan ekonomi nasional, kondisi tersebut lebih dikarenakan faktor situasi pasar saja. Bukan pengaruh dari kebijakan pembangunan,” kata politisi PAN (Partai Amanat Nasional) Sumut itu.
Kondisi ini, sebut dia harus menjadi cambuk bagi Pemprov Sumut untuk memperbaiki kinerja tahun 2016 serta menjadi acuan bagi Pansus LKPj untuk menelisik lebih tajam dan kritis, sehingga hasil kerja Pansus nantinya benar-benar menjawab kebutuhan Sumut.(LMC-02)
