Medan, 15/10 (LintasMedan) – Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi mengaku optimistis kinerja realisasi pendapatan asli daerah (PAD) provinsi ini tahun 2016 dapat mencapai target.
Dia juga berharap angka itu bisa melampaui pencapaian yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) induk tahun ini.
“Kita minta seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) penjaring atau pengelola pendapatan terus meningkatkan kinerja maupun inovasi,” kata Erry menjawab wartawan, Sabtu.
Hingga 30 September 2016, kata dia jumlah pendapatan daerah Sumut telah mencapai Rp 7,253 triliun atau 72,72 persen dari target APBD induk 2016 sebesar Rp 9,973 triliun.
Jika berdasarkan Rancangan Perubahan (RP) APBD realisasi ini 70,67 persen dari target rancangan perubahan sebesar Rp 10,263 triliun.
Gubernur menjelaskan dalam posisi struktur organisasi Pemprovsu saat ini terdapat 23 SKPD yang merupakan pengelola pendapatan ditambah bagian laba penyertaan modal dari 5 BUMD dan 2 BUMN yaitu PT Kawasan Industri Medan dan PT Asuransi Bangun Askrida.
Ke-23 SKPD pengelola pendapatan yakni Dinas Kesehatan, RSJ Prof Dr M Ildrem, RSU Haji Medan, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Disperindag, Dinas Pertanian, Badan Lingkungan Hidup, Badan Diklat, Kantor Perwakilan Jakarta, Dinas Pendidikan, Dinas Bina Marga, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Tarukim, Disnaker, Dinas Pertambangan dan Energi, Disbudpar, Dispora, Biro Umum, Biro Perlengkapan. Biro Keuangan dan Dinas Pendapatan.
Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumut DR H Sahmardan membenarkan kinerja pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara hingga 30 September 2016 telah mencapai target tahapan yakni 72,72 persen dari target APBD induk 2016.
“Ini indikasi tahapan kinerja berjalan baik,” katanya.
Didampingi Kabid PKB Dr Victor Lumbanraja MSi MAP dipaparkan tahapan kinerja pendapatan daerah triwulan III hingga 30 September 2016 sebesar 72,72 persen tersebut merupakan realisasi sebesar Rp 7.253.133.463.711,62 dari target APBD Induk Rp 9.973.988.772.169,00.
Realisasi pendapatan daerah hingga 30 September 2016 dimaksud terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 3.415.980.330.954,41 atau 73,77 persen dari target Rp 4.630.468.147.630,00, Dana Perimbangan Rp 1.585.484.249.834 atau 69,76 persen dari target Rp 2.272.745.764.900,00 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 2.251.668.882.923,21 atau 73,33 persen dari target Rp 3.070.774.859.639,00.
Lebih lanjut dijelaskan realisasi PAD hingga 30 September 2016 tersebut terdiri dari Pajak Daerah Rp 2.995.470.593.454,27 atau 71,86 persen dari target Rp 4.168.615.291.940,00, Retribusi Daerah Rp 24.214.087.964,57 atau 75,75 persen dari target Rp 31.964.608.650,00.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp 244.329.818.323 atau 93,39 persen dari target Rp 261.613.672.475,00 dan Lain-lain PAD yang Sah Rp 151.965.831.212,57 atau 90,31 persen dari target Rp 168.274.574.565,00.
Sedangkan Dana Perimbangan diperoleh masing-masing dari Dana Bagi Hasil Pajak Rp 323.531.565.666,00 atau 68,76 persen dari target Rp 470.507.788.900, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Rp 24.427.222.648,00 atau 68,76 persen dari target Rp 45.409.813.000, Dana Alokasi Umum sebesar Rp 1.191.828.714.520,00 atau 74,28 persen dari target Rp 1.604.505.673.000 dan Dana Alokasi Khusus Rp 45.696.747.000,00 atau 30,00 persen dari target Rp 152.322.490.000.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah sebesar Rp 10.022.590.046,00 atau 29,35 persen dari target Rp 34.148.240.639, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp 2.233.812.262.523,00 atau 73,56 persen dari target Rp 3.036.626.619.000 dan Pendapatan Lainnya Rp 7.834.030.354,21.
Selanjutnya Pajak Daerah yang realisasi hingga 30 September 2016 sebesar Rp2.995.470.593.454,27 atau 71,86 persen dari target Rp4.168.615.291.940,00 diperoleh dari Pajak Kendaraan Bermotor Rp1.190.463.437.138,00 atau 75,98 persen dari target Rp1.566.770.854.820, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp 778.489.074.840,00 atau 72,63 persen
dari target Rp 1.071.844.437.120,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp 582.898.614.894,00 atau 69,39 persen dari target Rp 840.000.000.000,00, Pajak Air Permukaan Rp 206.926.720.776,27 atau 169,61 persen dari target Rp122.000.000.000,00 serta Pajak Rokok 236.692.745.806,00 atau 41,67 persen dari target Rp 568.000.000.000.
Kemudian juga diperoleh penerimaan dari denda sebesar Rp 47.300.936.437,00 atau 184,26 persen dari target Rp670678542,00 yang terdiri dari Denda PKB Rp 45.374.309.509,00 atau 186,06 persen dari target Rp 24.386.428.500,00, Denda BBN-KB Rp 1.911.760.891,00 atau 154,89 persen dari target Rp 1.234.250.042,00 serta Denda Pajak Air Permukaan Rp 14.866.037,00 atau 29,73 persen dari target Rp 50.000.000,00 (LMC-02)
