Ilustrasi
Medan, 1/1 (LintasMedan) – Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi mengaku gembira dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2016 mencapai Rp10, 263 triliun atau melebihi target yang ditetapkan Pemprov setempat.
“Pendapatan Sumatera Utara di 2016 melampaui target atau mencapai 105 persen dari yang ditargetkan di P-APBD sebesar Rp10, 263 triliun,” katanya pada acara Refleksi Akhir Tahun 2016, di Medan, Sabtu.
Menurut Erry, kenaikan pendapatan antara lain dari penerimaan berbagai pajak termasuk pajak rokok. Pendapatan yang naik juga karena ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBD Sumut.
“Kami telah melakukan berbagai langkah agar APBD 2016 serealistis mungkin. Alhamdulillah pada 2015 pendapatan melampaui target hingga 100,04 persen dan pada P-APBD TA 2016 menembus angka Rp 10 triliun,” paparnya.
Disebutkannya, pada P-APBD Sumut 2016, total pendapatan diharapkan mampu mencapai Rp10,05 triliun, namun terealisasi sebesar Rp 10,5 triliun atau 105 persen.
Dengan pencapaian pendapatan di atas target, maka dipastikan tidak ada terjadi gagal bayar pada berbagai proyek pembangunan. “Kecuali dokumennya tidak lengkap, maka gagal bayar diyakini tidak terjadi karena pendapatan di atas target ” kata Erry.
Jika mengacu pada kenaikan pendapatan tahun 2016, maka pada tahun 2017, pendapatan Sumut ditargetkan sebesar Rp12, 50 triliun.
“Kenaikan memang cukup besar atau naik hampir 70 persen dari tahun 2014 yang masih Rp7 triliun.Tetapi diyakini target pendapatan itu bisa dicapai,” katanya.
Melalui peningkatan pendapatan tersebut, kata Gubernur, Pemprov Sumut berharap belanja langsung bisa lebih banyak juga atau di atas 30 persen dan belanja modal minimal sebesar 20 persen.
“Saya yakin, di tahun 2017 kita bisa lebih baik, dan kami pastikan belanja langsung pasti di atas 30 persen sesuai dengan peraturan Mendagri. Belanja modal juga di atas 20 persen,” tuturnya.
Sedangkan untuk R APBD 2017, menurut Erry, semua daerah umumnya mengalami keterlambatan sehingga Menteri Keuangan memberi tambahan batas waktu sampai dengan Januari.
Batas waktu pengesahan APBD tahun 2017 berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Setiap daerah diberi keringanan sampai 30 Januari 2017, karena banyak yang belum mensahkan R APBD 2017 disebabkan pemerintah daerah masing-masing fokus menuntaskan penyusunan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK), sebagaimana amanat PP 18 tahun 2016. (LMC-02)
