Medan, 5/2 (LintasMedan) – Ribuan massa nelayan yang berunjukrasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara, Senin, mengancam akan memboikot segala pelaksanaan Pemilu di negeri ini akibat ketidakpercayaan mereka terhadap pemerintah.
“Tidak ada pihak yang memperhatikan nasib rakyat kecil seperti nelayan. Bahkan yang sudah melanggar aturandan merugikan kamipun tidak pernah ditindak,” kata perwakilan nelayan, Hanafiah asal Kabupaten Deliserdang.
Ribuan nelayan dari sejumlah daerah yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Sumut unjuk rasa menolak penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau dan cantrang.
Mereka juga mendesak pemerintah benar-benar memberlakukan Permen -KP Nomor 71/2016 tentang larangan pukat trawl. Menurut nelayan pihak-pihak yang melanggar aturan itu justru tidak pernah ditindak.
“Jangan ada lagi pukat grandong atau pukat trawl di Belawan. Kami minta ini ditertibkan, karena merugikan nelayan tradisional,” kata Ketua Masyarakat Nelayan Tradisional Batubara, Syawaludin Pane.
Pukat trawl, kata dia sudah merusak biota laut serta merusak penghasilan dan mata pencarian nelayan tradisional.
Perwakilan nelayan diterima tiga anggota DPRD Sumut, yakni Mustafawiyyah Sitompul, Aripay Tambunan dan Zulfikar yang berjanji akan menyampaikan tuntutan demonstran kepada pemerintah dan aparat terkait.
Juga hadir dalam dialog Direktur Pol Air, Bashar, Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Belawan, Doni M Faisal serta Kabid Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut, Robert Napitupulu.(LMC-02)
