Medan, 19/10 (LintasMedan) – Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di ruang Komisi C DPRD Sumut, Senin di warnai sikap saling menyalahkan.
Adu ‘perang urat syaraf’ sempat terjadi sesama anggota legislatif, pada rapat yang menghadirkan pihak Dispenda Sumut itu.
PAD Sumut 2015 tak mencapai target sebagaimana paparan pihak Dispenda Sumut diwakili Kabid BPKP Viktor Lumbanraja.
Namun dinas pengumpul PAD itu seakan tak mau serta merta disalahkan. Dia berdalih target yang ditetapkan kepada mereka tidak masuk akal.
Sebagian anggota DPRD Sumut, juga terkesan membela pihak Dispenda Sumut dengan turut menyalahkan legislator periode lalu.
“Kondisi ini bukan hanya kesalahan pihak eksekutif, tapi juga legislatif periode lalu. Target tidak masuk akal kenapa disetujui,” cetus Khairul Anwar, politisi PKS.
Pernyataan Khairul spontan dibantah keras anggota DPRD Sumut, Effendi Napitupulu. Pasalnya politisi PDIP ini, merupakan produk dewan periode lalu dan kembali terpilih.
Hingga akhirnya Sekretaris Komisi C Yulizar Parlagutan selaku pimpinan rapat mencoba menenangkan.
Yulizar mengakui target pendapatan daerah di Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Sumut tahun anggaran 2015 sebesar Rp8,4 triliun yang dipaparkan Dispenda hanya bersifat ‘syor-syoran’ dan tidak realistis.
“Angka-angka yang dicantumkan terkesan memaksakan diri dari kemampun sumber pendapatan riel yang ada,” katanya.
Apalagi, sebut dia realisasi per 30 September 2015, pendapatan yang dicapai hanya Rp6,2 triliun.
Dalam RDP itu sejumlah anggota dewan juga mempertanyakan pajak APU (Air Permukaan Umum) dari PT Inalum yang hingga kini belum disetor ke Pemprov Sumut dengan jumlah mencapai Rp850 Miliar.
“Jangan cuma bernegosiasi terus hingga menimbulkan kecurigaan, ada apa Pemprov Sumut dengan Inalum . Segera ambil tindakan hukum. PAD tak tercapai hampir Rp1 Triliun tapi ini ada duit besar ratusan miliar kenapa didiamkan,” cetus Yulizar.(LMC-02)
