Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional (Rakorwasdanas) tahun 2021 yang dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Jakarta, Selasa (31/8).
Medan, 31/8 (LintasMedan) – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah mengikuti video conference peluncuran Sinergitas Pengelolaan Bersama Monitoring Centre For Prevention (MCP) dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional (Rakorwasdanas) tahun 2021 yang dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Jakarta, Selasa (31/8).
Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tersebut juga diikuti secara virtual oleh para kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia dan sejumlah instansi lainnya.
Mendagri dalam sambutannya mengemukakan, sistem MCP sebagai salah satu instrumen untuk pemberantasan korupsi bertujuan memperkuat pemerintah daerah dalam mencegah tindak pidana korupsi.
Terkait hal tersebut, pihaknya meminta Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dapat menugaskan inspektorat untuk memperkuatnya, sehingga sistem MCP ini dapat terhubung dalam menyelenggarakan clean governance.
Pihaknya mencatat beberapa temuan yang sering terjadi pada pemerintah daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksana program yang dianggap kurang tepat.
Selain itu, Tito juga meminta pemeritah daerah mengurangi anggaran belanja untuk pegawai dan mengalihkan anggarannya lebih banyak untuk kepentingan masyarakat secara langsung.
“Pandemi ini betul-betul memberikan pelajaran yang sangat banyak kepada kita semua. Salah satunya mengenai masalah mekanisme bekerja kita,” katanya.
Pada kesempatan itu, Mendagri menekankan pentingnya menciptakan suasana kerja yang harmonis antara pimpinan, bawahan serta sesama rekan kerja.
Namun, lanjut Tito, salah satu penyebab dari terjadinya praktek korupsi, adalah karena biaya politik yang begitu tinggi dalam pilkada.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, kegiatan ini merupakan momentum bagi anak bangsa untuk membebaskan bangsa dari praktek korupsi.
Apalagi, menurut dia, tujuan negara yang dirumuskan para “Founding Father” masih menjadi pekerjaan rumah atau PR dan menjadi tanggung jawab bagi anak bangsa.
Sedangkan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M Yusuf Ateh menambahkan, kegiatan ini merupakan perwujudan kolaborasi antarlembaga dalam mencegah korupsi.
Menurutnya, ada beberapa faktor penyebab korupsi sampai terjadi, antara lain pressure, kesempatan, pembenaran, keserakahan dan juga keinginan. (LMC-02)
