Bogor, 23/7 (LintasMedan) – Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin bersama 98 walikota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (23/7)
Pertemuan ini diagendakan untuk membicarakan persoalan kota-kota di Indonesia secara detail.
Dalam sambutannya pada pertemuan itu, Presiden menjelaskan bahwa saat ini semua negara mengalami tekanan dari eksternal, di antaranya masalah perang dagang antara Amerika Serikat dan China serta kenaikan suku bunga The Federal Reserve Amerika Serikat.
“Kita tidak bisa mengintervensi apapun dan semua negara mengalami. Saya kira kita tidak perlu khawatir, tetapi yang paling penting buat saya kita tahu apa yang sedang terjadi,” katanya.
Selain itu Kepala Negara menekankan perlunya kota-kota mengantisipasi perubahan-perubahan cepat dunia sekarang, termasuk revolusi industri 4.0.
“Menurut McKinsey Global Institute, perubahan revolusi industri 4,0 itu 3.000 kali cepat dari revolusi industri 1.0. Inilah kita harus sadar betul bahwa akan terjadi perubahan besar,” kata Presiden.
Ia berharap kota-kota menyiapkan diri mengantisispasi perubahan cepat itu dengan menyiapkan sumber daya manusia yang andal.
“Kalau kita tidak mempersiapkan, mengantisipasi berkaitan dengan perubahan, berbahaya bagi negara atau kota,” ujarnya.
Dana kelurahan
Pada kesempatan itu, Walikota Tanggerang Selatan Airin Rachmi Diany selaku Ketua APEKSI menyampaikan sejumlah usulan kepada Presiden Jokowi, salah satunya agar Pemerintah pusat memberikan dana kelurahan seperti yang selama ini diberikan kepada pemerintah desa.
Selama ini, menurut dia, Pemerintah pusat hanya memberikan dana untuk desa. Padahal persoalan perkotaan juga sangat kompleks seperti kemacetan, kriminalitas maupun yang lainnya untuk ditangani.
Oleh karena itu, Airin atas nama walikota yang tergabung dalam APEKSI berharap agar Pemerintah juga memberikan dana kelurahan.
“Kami berharap agar pemerintah membuat kebijakan agar bantuan keuangan juga diberikan kepada kelurahan,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga menyampaikan persoalan pemeliharaan jalan yang di dalam wilayah kota banyak terdapat jalan nasional maupun jalan provinsi.
Namun, lanjutnya, ketika jalan nasional maupun provinsi rusak, penanganan maupun perbaikan yang dilakukan sering terlambat.
“Akibatnya kita (pemerintah kota) yang dikomplain masyarakat, sebab mereka tahu jalan itu berada di wilayah kota. Sedangkan pemerintah kota tidak bisa melakukan pemeliharaan maupun perbaikan, sebab itu bukan aset kita,” ujar Airin.
Karena itu, kata dia, APEKSI berharap agar Balai Jalan bisa secepatnya melakukan pemeliharaan jalan dan pemerintah kota bisa mengalokasikan atau diberi alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk melaksanakan pemeliharaannya sehingga tidak lagi tumpang tindih.
Dalam pertemuan dengan Presiden, APEKSI juga menyampaikan persoalan terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, kerjasama badan usaha dan pemerintah serta permasalahan yang dialami pemerintah kota.
Pihaknya juga mengusulkan agar perizinan di Kementerian bisa dilakukan secara online sehingga pemerintah kota tidak perlu lagi ke Jakarta untuk monitoring maupun evaluasi terkait proses perizinan tersebut.
Usai pertemuan dengan Kepala Negara, Walikota Medan Dzulmi Eldin berharap agar apa yang menjadi usulan dari APEKSI dapat ditindaklanjuti Pemerintah pusat.
Sebab, menurut dia, seluruh usulan tersebut bertujuan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi pemerintah kota selama ini.
“Insha Allah apabila usulan yang kita sampaikan ditindaklanjuti pemerintah, tentunya dapat membantu pemerintah kota dalam mengatasi problematika perkotaan yang terjadi selama ini,” ujar Eldin.
Keterangan yang dihimpun, rombongan pengurus dan anggota APEKSI usai bertemua Presiden Jokowi selanjutnya dijadwalkan akan bertolak menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara untuk menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas), 24-28 Juli.
Selain Rakernas, APEKSI juga menggelar City Expo yang diikuti sejumlah kota, termasuk Kota Medan akan menampilkan semua potensi yang dimiliki. (LMC-04)