Medan, 22/3 (LintasMedan) – Masyarakat di Kelurahan Belawan Bahagia dan Kelurahan Pekan Labuhan, Kamis mengadu ke DPRD Kota Medan terkait bantuan program masyarakat miskin, baik program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan program Keluarga Harapan (PKH).
“Kami minta program bantuan itu berkeadilan. soalnya adanya menerima cuma sekali, namun ada yang sudah tiga kali,” kata Aisyah salah seorang warga.
Dia mengatakan program KKS, berupa bantuan sembako sudah berjalan sejak Oktober 2017 melalui BRI.
Anggota DPRD Medan M. Yusuf, mengatakan sudah sering menerima keluhan seperti hal tersebut terkait batuan untuk warga KKS, bahkan pihaknya sudah memanggil Dinas Sosial Kota Medan.
“Ini sudah sering kami terima, bukan hanya di Medan Utara saja, tapi hampir merata di Kota Medan.Tapi, seluruhnya akibat sistem pendataan yang tidak transparan,” katanya.
Artinya, pihak Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pendataan tidak pernah melibatkan Kepala Lingkungan sebagai ujung tombak yang mengetahui secara langsung kondisi warga.
Yusuf berharap kedepan sistem pendataan masyarakat miskin yang dilakukan BPS harus melibatkan Kepling.(LMC-02)
