Madina, 22/12 (LintasMedan) – Penolakan pengoperasian tambang emas ilegal menggunakan excavator kembali mencuat ke publik. Keresahan ini disampaikan masyarakat Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal (Madina).
Suara penolakan itu datang dari empat desa wilayah Sulangaling, yakni Desa Lubuk Kapundung II, Desa Hutaimbaru, Desa Ranto Panjang dan Desa Lubuk Kapundung. Mereka sepakat menolak berdasarkan isi surat Nomor 141/199/KD-LK II/XII/2020, Nomor 141/237/KD-HT/XII/2020, Nomor 141/289/KD-RTP/XII/2020, dan Nomor 221/KD-LK/XII/2020.
Isi surat tersebut menyatakan penolakan bersama seluruh elemen masyarakat setempat tentang adanya tambang liar yang beroperasi di wilayah Sulangaling dan sekitarnya, khususnya yang berada di pinggiran sungai Parlampungan.
Keberatan menggunakan excavator itu disampaikan sejak 18 Desember lalu, mengingat kegiatan tersebut akan merusak lingkungan yang berefek ke areal pertanian. Kekhawatiran akan terjadinya longsong dan mencemari air sungai yang merupakan sumber kebutuhan masyarakat.
Izhar Pulungan salah seorang warga setempat yang juga mahasiswa Universitas Nasional Jakarta, berujar akan menggelar aksi demo ke Mabes Polri.
“Karena masih libur, tapi kami sudah berencana akan menggelar aksi demo penolakan tambang liar ke Mabes Polri pada Januari 2021 mendatang,” sebutnya, Selasa(22/12).
Tidak hanya wilayah Sulangaling, pembiaran tambang emas ilegal menggunakan excavator juga terjadi di Kecamatan Batang Natal dan sudah berlangsung lama. Ratusan excavator telah beroperasi siang malam yang telah merusak ekosistem.(LMC-04)
