Skip to content

Akurat dan Edukatif

Primary Menu
Live
  • Home
  • Medan
  • 13 Ormas Islam Desak Pengembalian Status RS Haji
  • Medan

13 Ormas Islam Desak Pengembalian Status RS Haji

Lintas Medan 5 Maret 2018 2 min read
Tim Badan wakaf Indonesia terdiri dari perwakilan 13 Ormas Islam, Senin (5/3) melakukan audiensi ke Ketua DPRD Sumatera Utara Wagirin Arman guna mendesak pengembalian status Rumah Sakit Haji Medan yang saat ini dikelola oleh Pemprov Sumut. (Foto:LintasMedan/ist)

Medan, 5/3 (LintasMedan) – Tim Badan wakaf Indonesia terdiri dari perwakilan 13 Ormas Islam, Senin (5/3) melakukan audiensi ke Ketua DPRD Sumatera Utara Wagirin Arman guna mendesak pengembalian status Rumah Sakit Haji Medan yang saat ini dikelola oleh Pemprov Sumut.

“Kita minta lembaga DPRD Sumut, khususnya ketua Wagirin Arman membicarakan persoalan ini kepada Gubernur Tengku Erry Nuradi, agar mengembalikan  RS Haji Medan kepada status wakaf sesuai sejarah,” kata Abdul Hakim Siagian,  dari organisasi Muhammadiyah.

Hal itu disebabkan sejarah terbentuknya rumah sakit ini merupakan sumbangan,sadaqah, wakaf perorangan serta hibah dari negara Arab Saudi.

”Pengelolaan RS Haji harus dikembalikan kepada status wakaf sesuai sejarahnya rumah sakit terbentuk. Salah satunya merupakan sumbangan pemerintah Arab Saudi akibat tragedi terowongan Mina,” katanya.

Seperti diketahui dasar kepemilikan RS Haji Medan awalnya merupakan RS Islam milik umat yang diserahkan kepada Yayasan Haji.

Namun belakangan diambil alih oleh Pemprov Sumut setelah keluarnya Peraturan Gubernur nomor 78 tahun 2011 Perda nomor 11 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSU Haji Medan.

“Kami minta agar Pergub dan Perda ini harus dibatalkan sehingga selanjutnya pengelolaan dikembalikan ke Yayasan RS Haji Medan yang memang merupakan wakaf dari umat Islam,” kata Hakim Siagian.

Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman mengapresiasi kedatangan tim Badan RS Haji Medan diantaranya terdiri dari perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Forum Ummat Islam (FUI), Alwasliyah, Muhammadiyah, IPHI dll.

“DPRD Sumut akan membahas persoalan ini dan segera melakukan pertemuan dengan fraksi-fraksi,” ujar Wagirin didampingi anggota DPRD Sumut Hanafiah Harahap.

Menurutnya jika memang diambil alih pemprov Sumut, harus melalui mekanisme hukum yang berlaku karena ini adalah wakaf umat Islam.

Sebelumnya persoalan pengambilalihan status RS Haji ini juga telah pernah dibahas beberapa waktu lalu di tingkat Komisi E DPRD Sumut.

Komisi E menilai tidak ada alasan yang mendasar untuk melakukan pembubaran Yayasan RS Haji Medan dengan menyatakan manajemen RS tersebut bangkrut.(LMC-02 )

Post Views: 17
Tags: audiensi Badan Wakaf Indonesia dprd sumut RS Haji Medan status

Continue Reading

Previous: Satpol PP Bongkar Papan Reklame Ilegal
Next: Korban Kebakaran di Jalan Iskandar Muda Terima Bantuan

Related Stories

Anggaran Perpustakaan Minim, Komisi II DPRD Medan Dorong Penambahan untuk Tingkatkan Minat Baca
2 min read
  • Medan

Anggaran Perpustakaan Minim, Komisi II DPRD Medan Dorong Penambahan untuk Tingkatkan Minat Baca

7 April 2026
Direksi Tirtanadi Sudah Tindak Lanjuti Hasil Monitoring BPK Wilayah 1 Sumut
2 min read
  • Medan

Direksi Tirtanadi Sudah Tindak Lanjuti Hasil Monitoring BPK Wilayah 1 Sumut

6 April 2026
F PKS Minta Pemko Medan Tingkatkan Akses dan Pelayanan Kesehatan
2 min read
  • Medan

F PKS Minta Pemko Medan Tingkatkan Akses dan Pelayanan Kesehatan

6 April 2026

You may have missed

Hari Jadi ke-193 Simalungun: Momentum Perkuat Generasi Kini dengan Warisan Masa Lampau
2 min read
  • Sumut

Hari Jadi ke-193 Simalungun: Momentum Perkuat Generasi Kini dengan Warisan Masa Lampau

11 April 2026
Wakil Bupati Paparkan Program MBG di Simalungun Terus Berkembang
2 min read
  • Sumut

Wakil Bupati Paparkan Program MBG di Simalungun Terus Berkembang

11 April 2026
Keluarga Besar IPK Asahan Gelar Halal Bihalal 1447 H / 2026 M
1 min read
  • Asahan
  • Sumut

Keluarga Besar IPK Asahan Gelar Halal Bihalal 1447 H / 2026 M

10 April 2026
Pemkab Simalungun Tegaskan Komitmen Perkuat Peran PKK Sebagai Motor Penggerak Kesejahteraan Masyarakat
3 min read
  • Sumut

Pemkab Simalungun Tegaskan Komitmen Perkuat Peran PKK Sebagai Motor Penggerak Kesejahteraan Masyarakat

10 April 2026
  • Iklan
  • Pedoman Media Cyber
  • Tentang Kami
  • Beranda
  • Headline
  • Luar Negeri
  • Nasional
  • Sumut
  • Hiburan
  • Kuliner
  • Foto
  • UKM
  • Feature
  • Bisnis
  • Advetorial
  • Sports
  • Hukum
  • Politik
  • Medan
Copyright © All rights reserved. | MoreNews by AF themes.