Medan, 4/8 (LintasMedan) – Pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) pajak ke kabupaten/kota masih terus menuai masalah.
Tunggakan DBH Pemprov Sumut sejak beberapa tahun lalu hingga saat ini belum kunjung lunas.
Akan tetapi persoalan baru penghitungan bagi hasil pajak yang menjadi hak masing-masing daerah itu masih terus bermunculan.
Kalangan anggota DPRD Sumut Daerah Pemilihan (Dapil) -1 Kota Medan meminta Dispenda Sumut, selaku instansi pengumpul Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar lebih transparan dalam melakukan estimasi penghitungan DBH khususnya ke Pemko Medan.
“Kenapa dari tahun ketahun realisasi DBH ke Kota Medan terus menurun, padahal Medan penyumbang terbesar sektor pajak kenderaan bermotor yang merupakan primadona PAD. Jumlah kenderaan diketahui terus meningkat ,” kata anggota DPRD Sumut, Yulizar Parlagutan Lubis (Fraksi PPP) , saat melakukan kunjungan kerja tim Dapil 1 ke Pemko Medan.
Kunker dewan dipimpin oleh Ikrimah Hamidi (F PKS) dihadiri sejumlah anggota, antara lain Brilian Mokhtar (PDIP), Agus Napitupulu (PDIP), Arifin Nainggolan (Demokrat) dan Hanafiah Harahap (Golkar), serta Faisal (Golkar).
Mereka diterima Sekda Kota Medan Ir Syaiful Bahri serta sejumlah SKPD Kota Medan.
Dalam hal ini dewan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit investigatif proses pembagian DBH oleh Pemprov Sumut ke Pemko Medan.
Pada kunker tersebut, Zulkarnain dari Bapeda Kota Medan memaparkan tahun 2016, Pemerintah kota setempat mendapat Rp1.06 Triliun pembagian DBH. Angka tersebut masih termasuk jumlah utang DBH tahun sebelumnya yang tertunggak.
Sedangkan untuk pembagian DBH tahun 2015 juga terjadi ketidaksingkronan antara perhitungan Pemko Medan dengan jumlah yang direncanakan Pemprov Sumut.
“Dalam estimasi Pemko Medan DBH tahun 2015, seharusnya kota metropolitan ini mendapat bagian Rp1.3 triliun, namun Pemprov Sumut justru menyatakan DBH yang menjadi hak Pemko Medan adalah Rp995.7 Miliar.
“Jadi kita tidak tahu apa dasar penghitungan yang dilakukan Dispenda Sumut,” ungkapnya.
DPRD Sumut mengatakan akan mempertanyakan persoalan itu kepada Pemprov Sumut khususnya Dispenda.
“Nanti kita akan pertanyakan persoalan ini, jangan ada kesan Medan terus di anaktirikan oleh Pemprov Sumut,” kata Yulizar.( LMC-02)
