Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan Haris Kelana Damanik. (Foto: LintasMedan/ist)
Medan, 27/9 (LintasMedan) – Fraksi Gerindra DPRD Medan meminta Pemerintah Kota (Pemko) setempat agar terus berupaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem melalui sejumlah inovasi dan program strategis.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan Haris Kelana Damanik dalam sidang paripurna DPRD Medan dengan agenda pemandangan umum Fraksi Gerindra atas penjelasan Walikota Medan terhadap Ranperda Kota Medan tentang R APBD 2024, di ruang rapat DPRD Medan, Senin (25/9).
Menurut dia, upaya percepatan penangangan kemiskinan ekstrem yang perlu lebih dioptimalkan adalah mengurangi beban pengeluaran, peningkatan pendapatan masyarakat, dan meminimalkan jumlah wilayah kantong kemiskinan.
Upaya tersebut sebaiknya direalisasikan melalui program yang bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga untuk pengentasan kemiskinan, misalnya melakukan pelatihan kewirausahaan dan bantuan modal kepada para pelaku UMKM.
Saat ini, lanjutnya, angka kemiskinan di Kota Medan masih cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan upaya penanganan secara cepat, diantaranya melakukan pendataan secara cermat terhadap warga miskin dengan melibatkan langsung pihak kecamatan, kelurahan dan lingkungan.
“Meskipun jumlah warga miskin tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, tetapi upaya penanganan yang dilakukan Pemko Medan selama ini masih belum maksimal,” ujar Haris.
Ditambahkannya, Pemko Medan juga harus membuat data masyarakat miskin secara detail per lingkungan.
Karena itu, katanya, Fraksi Gerindra DPRD Medan meminta Pemko Medan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus terus melakukan upaya agar angka kemiskinan dapat diminimalisir.
Pada kesempatan itu, Fraksi Gerindra juga mempertanyakan sejauh mana realisasi program-program yang dilaksanakan oleh Pemko Medan terkait penghapusan kemiskinan ekstrim di daerah tersebut.
Pada prinsipnya, kata Haris, Fraksi Gerindra mendukung Pemko Medan melakukan upaya pengentasan kemiskinan, dan mengembalikan Kota Medan menjadi kota metropolitan.
Fraksi Gerindra berharap agar kedepan program tersebut sesuai dengan apa yang direncanakan.
Sebab, berdasarkan fakta di lapangan memang masih banyak keluhan warga terkait lambannya pengerjaan perbaikan sarana infrastruktur, seperti jalan, drainase, termasuk permasalahan banjir yang sampai saat ini belum juga tuntas.
Masih dalam pemandangan umumnya, Haris mengingatkan seluruh OPD di jajaran Pemko Medan agar lebih maksimal meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Kami meminta agar mengganti pimpinan OPD yang dianggap lamban dan tidak mampu bekerja dalam mewujudkan visi dan misi Walikota Medan. Selama ini kinerja OPD dalam hal pendapatan masih belum maksimal,” tuturnya.
Ia memaparkan, dari sektor pajak reklame, PBG dan parkir dari tahun ketahun capaiannya masih belum mampu memenuhi target maksimal, sehingga kinerja pimpinan OPD yang berkinerja rendah dalam hal mengelola PAD tersebut perlu dievaluasi.
Fraksi Gerindra juga meminta Pemko Medan melalui instansi terkait agar lebih inovatif dan kreatif merealisasikan program yang berorientasi pada pengembangan SDM serta UMKM di ibu kota Provinsi Sumut itu. (LMC-02)
