Ilustrasi
Medan, 26/5 (LintasMedan) – Pernyataan gubernur definitif Tengku Erry Nuradi soal ‘uang ketok’ memicu emosi kalangan anggota DPRD Sumut.
Pernyataan yang dia cetuskan usaidilantik Presiden Joko Widodo itu, dianggap telah mendiskreditkan dan menuding lembaga legislatif seolah-olah kerap menerima ‘suap’ dalam setiap pengambilan keputusan.
“Gubernur Sumut Tengku Erry jangan mencontohkan seluruh dewan seolah-olah sama dengan pengalaman istrinya yang telah mengembalikan uang ketok ke KPK,” tegas anggota Fraksi Golkar DPRD Sumut Leonard Samosir, Kamis.
Anggota Komisi D ini juga mengingatkan Tengku Erry agar jangan membuat kegaduhan politik antar legislatif dan eksekutif, namun lebih baik membangun komunikasi yang intens dengan semua dalam menjalankan roda pemerintahan di Sumut.
Sebelumnya Erry mengeluarkan pernyataan untuk fokus melakukan lima target pembenahan tatakelola pemerintahan.
Dia mengatakan ingin mengubah kebiasaan buruk selama ini termasuk tidak lagi mengadakan ‘uang ketok’ untuk setiap pengambilan keputusan di DPRD Sumut.
“Jadi nanti tidak ada lagi uang ketok kita akan melakukan revolusi mental,” kata Erry saat memaparkan lima targetnya itu.
Anggota Fraksi PDIP, Baskami Ginting menegaskan tidak ada tradisi ‘uang ketok’ dalam setiap pengambilan keputusan.
“Jadi bukan legislatif yang harus disoroti karena lembaga ini hanya melakukan pengawasan. Dugaan korupsi itu di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pihak pengguna anggaran,” tuding Baskami.
Selanjutnya Anggota DPRDSU dari Fraksi Partai Golkar lainnya, HM Hanafiah Harahap juga setuju uang ketok tidak diperbolehkan.
“Namun perlu disadari oleh aparat Pemprov Sumut yang dipimpin Tengku Erry, jangan hanya menyoroti uang ketok sementara lelang pekerjaaan penjabaran APBD 2016 yang seharusnya terbuka jangan pula nanti belum dilelang tapi sudah ada pemenangnya,” tegas Hanafiah.
Untuk itu, legislatif juga mendesak KPK untuk ikut mengawasi langsung lelang pekerjaaan APBD 2016.
“Sufervisi KPK menurut Hanafiah penting namun justru lebih mendesak adalah pengawasan langsung atas lelang pekerjaaan sebagai wujud pencegahan kolusi dan korupsi.
Hanafiah juga mengingatkan Pemprov Sumut untuk tidak menjadikan sufervisi KPK hanya menjadi tameng dan kembali meminta KPK untuk turun langsung membedah peruntukkan dan aplikasi anggaran tersebut.
“Kita mendesak KPK untuk mencegah korupsi APBD 2016.Kita tidak mau anggaran menjadi bancaaan, dicuri sendiri tapi menuduh pihak lain,” cetusnya.(LMC-02)
