Ilustrasi : Gerbang tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera). (foto: LintasMedan/ist)
Jakarta, 31/5 (LintasMedan) – Pemerintah akan mewajibkan seluruh pengguna jalan tol di Indonesia melakukan transaksi dengan non tunai, mulai Oktober tahun ini.
Terkait dengan kebijakan tersebut, Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menandatangani kesepakatan bersama tentang kerja sama dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas kedua Kementerian/Lembaga tersebut, di Jakarta, Rabu.
“Dengan penandatangan kerjasama ini, saya berharap tugas-tugas kami di PUPR akan jadi lebih ringan dan lancar, bukan sebaliknya. Kami berharap bisa diayomi oleh BI untuk melaksanakan salah satu tugas kami, dan kami juga bisa ikut berkontribusi dalam program pembayaran non tunai di jalan tol,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Beberapa poin kesepakatan lainnya antara kedua Kementerian/Lembaga tersebut, yakini pertukaran perolehan data dan informasi studi, peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), hingga peningkatan keuangan inklusif.
Basuki menyebutkan, transaksi di jalan tol di seluruh Indonesia itu per tahun bisa mencapai Rp12 triliun.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry TZ. mengaku, sebelum Oktober pihaknya telah melakukan sosialisasi.
“Termasuk di dalamnya adalah kesiapan alat. Alat sudah siap dari Februari kemarin, sudah bisa terima non tunai semua,” katanya.
Kemudian, untuk perbankan bank diajak untuk menghapuskan biaya 0,03 persen dari setiap transaksi.
Hal lain yang disiapkan adalah kemudahan top up bagi pemilik kartu. “Pembaca kartu di tol bisa bagi semuanya dari segala macam bank dan tentu standarnya harus sama,” ujarnya. (LMC-04/AN)
