Medan, 30/9 (LintasMedan) – Ketidaksiapan pemerintah daerah dianggap sebagai faktor utama gagalnya Kaldera Toba masuk dalam jaringan taman dunia atau Global Geopark Network (GGN) UNESCO.
Pemerintah pusat, provinsi dan 7 kabupaten di kawaan Danau Toba masih pasif menyiapkan aspek penilaian.
“Yang dilakukan pemerintah masih terlalu sederhana dan pasif menyiapkan berbagai aspek yang dinilai oleh tim penilai,” kata Anggota DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan, Rabu, menyikapi gagalnya Kaldera Toba masuk dalam jaringan taman dunia yang dikelola Badan PBB.
Ada beberapa aspek penilaian yang dilakukan terkait ukuran dan lokasi, manajemen dan keterlibatan masyarakat, pendidikan, pengembangan ekonomi, perlindungan dan konservasi. Aspek itu dinilai dari fakta – fakta yang ada di masyarakat – lapangan.
“Penilaian itu bottom-up (dari bawah ke atas, red). Tapi yang kita lihat justru persiapan pemerintah itu top – down (dari atas ke bawah, red),” katanya.
Menurut politisi PDIP ini, kampanye Kaldera Toba selama ini lebih banyak ke luar.
Padahal seharusnya melakukan sosialisasi ke masyarakat, sehingga masyarakat tahu akan adanya persiapan usulan GGN dan berbagai manfaat jika ditetapkan sebagai taman kaldera internasional.
“Masyarakat tak pernah tahu antara Danau Toba biasa dan Danau Toba yang masuk GNN. Apa manfaatnya bagi masyarakat. Kalau mereka (masyarakat, red) tahu, pasti mendukung,” katanya.
Survei tim penilai ke masyarakat untuk mengetahui bagaimana manajemen pemerintah dan keterlibatan masyarakat. Kemudian mengenai pendidikan masyarakat dan pembangunan ekonomi di wilayah Kaldera Toba. Penilaian ini sangat berkaitan dengan keberlanjutan konservasi alam.
Sutrisno juga menilai dukungan pemerintah belum penuh, terlihat dari kesiapan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 7 kabupaten, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, Dairi, Karo, Simalungun dan Toba Samosir.
“Apakah ada dana disiapkan untuk program ini. Bagaimana dengan Provinsi (Sumut, red),” katanya.
Apalagi, sebut dia jika sudah masuk ke jaringan taman internasional, tentunya akan disertai dengan pembangunan berbagai faasilitas dan infrastruktur.
Secara terpisah, Anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Siantar Simalungun Richard P Sidabutar mengatakan, kegagalan ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah.
“Ini menunjukkan kurang sinerginya Pemprovsu dengan 7 kabupaten sekitar Danau Toba dan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.(LMC-02)
