Foto: Ilustrasi
Foto: Ilustrasi
Medan, 18/5 (LintasMedan) – Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Pendidikan setempat telah melarang pihak sekolah negeri maupun swasta melakukan pungutan biaya pada saat penerimaan siswa baru di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini.
Siaran pers Humas Pemko Medan, Senin (18/5), menyebutkan, ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Medan No.440/2582 tentang Antisipasi Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Kota Medan.
Terkait dengan hal itu, seluruh perguruan swasta mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak (TK), SD dan SMP sederajat yang berada di lingungan Dinas Pendidikan Kota Medan dilarang membebankan biaya pendaftaran maupun biaya pembangunan pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru Tahun Ajaran 2020/2021.
“Pemko Medan turut bertanggungjawab membuat kebijakan dalam meringankan beban masyarakat terkait pandemi COVID-19, salah satunya meringankan beban masyarakat di bidang pendidikan,” kata Pelaksana Tugas Wali Kota Medan, Akhyar Nasution.
Dikatakannya, larangan ini juga sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI No.4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam masa Darurat penyebaran COVID-19.
Selain larangan memungut biaya pendaftaran dan pembangunan, lanjuts Akhyar, perguruan swasta (PAUD, TK, SD dan SMP) juga tidak diperbolehkan membebani murid dengan pembelian buku pelajaran baru.
“Agar tidak memberatkan orang tua siswa yang terdampak dengan COVIDa-19, gunakanlah buku tahun sebelumnya,” tuturnya.
Akhyar berharap agar surat edaran itu dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
Tidak hanya perguruan swasta, larangan juga disampaikan Plt Wali Kota Medan kepada UPT-TK, SD dan SMP Negeri se Kota Medan melalui Surat Edarah No.420/3482 tanggal 14 Mei 2020.
Dalam surat edaran tersebut, Plt Wali Kota melarang semua seluruh Unit Pelayanan Teknis (UPT) TK, SD dan SMP di Medan melakukan pungutan atau mengutip uang sumbangan dalam bentuk apapun terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020/2021.
“UPT-TK, SD dan SMP negeri dilarang melakukan pungutan untuk membeli seragam, baju batik, baju pramuka, pakaian olahraga maupun buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB,” ujarnya.
Terkait dengan Surat edaran tersebut, Akhyar minta kepada seluruh kepala sekolah negeri (TK, SD dan SMP Negeri) dapat melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab.
Kepala sekolah yang melanggar surat edaran ini, katanya, akan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah (PP) No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Apratur Sipil Negara.
Sementara itu, Plt Kadis Pendidikan Kota Medan Muslim Harahap juga mengeluarkan Surat No.420/7852.SMP/2020 tanggal 14 Mei 2020 yang ditujukan kepada seluruh Kepala SD/SMP Swasta di Kota Medan.
Dalam surat tersebut, Muslim mengimbau agar Kepala SD dan SMP Swasta untuk tidak menunda atau membatalkan penyerahan Surat keterangan Kelulusan bagi siswa yang belum menyelesaikan seluruh administrasi (SPP dan lainnya) yang berkaitan denga biaya sekolah.
“Kita imbau agar Kepala SD dan SMP Swasta untuk memberikan Surat Keterangan Kelulusan kepada siswa, sehingga para peserta didik tidak terhalang melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Apabila saudara tidak mematuhi surat pemberitahauan ini, maka izin operasional sekolah akan dicabut,” katanya. (LMC-04)
