Ilustrasi -gas Oplosan
Medan, 24/10 (LintasMedan) – Tersangka pengoplos gas bersubsidi dari PT Gas Antar Santara (GAS) Jalan Sei Belutu, Pasar IX, No 46 Lingkungan I B, Kelurahan Padang Bulan Selayang, Kecamatan Medan Selayang, Asido Sitanggang, mengaku usaha yang dijalankannya itu milik oknum anggota DPRD Sumatera Utara berinisial IA.
Usaha itu kata Sitanggang sudah beroperasi selama tiga bulan dengan keuntungan Rp6 juta/bulan.
“Modus dari kasus ini dengan memindahkan LPG bersubsidi isi 3 Kg ke LPG No subsidi ukuran 12 Kg dan 50 Kg,” papar Direktur Reskrimsus, Kombes Pol Toga H Panjaitan didampingi Kabid Humas, Kombes Pol Rina Sari Ginting dan Wadir Reskrimsus, AKBP Maruli Siahaan, Senin.
Selain itu, papar Toga, PT GAS juga telah menyalahgunakan kuota penyaluran LPG yang seharusnya untuk distribusi wilayah Deli Serdang, diubah menjadi non sub subsidi dan dijual ke pasar bebas (non subsidi) dengan maksud melipat gandakan keuntungan di luar ketentuan yang berlaku.
Setiap harinya, PT GAS memperoleh subsidi 800 tabung gas 3 kg.
Dari pengungkapan kasus polisi menyita diantaranya tiga buku laporan kas keungan dan pengeluaran serta penjualan tabung (LPG) 12 kg dan 50 kg, 2 bon faktur dengan logo PT Pico Gas Agen Resmi Pertamina, uang hasil penjualan Rp 7,2 juta, 10 alat suntik, 1 timbangan, 795 tabung gas 3 kg, 79 tabung gas 12 kg dan 16 tabung gas 50 kg dan lain-lain.
Sebelumnya Subdit IV/Tipidter Direktorat Reskrimsus Polda Sumut mengaku telah menggerebek PT Gas Antar Santara (GAS) Jalan Sei Belutu, Pasar IX, No 46 Lingkungan I B, Kelurahan Padang Bulan Selayang, Kecamatan Medan Selayang, karena melakukan praktik pemidahan (pengoplosan) gas bersubsidi ke non subsidi, Sabtu (22/10) lalu.
Dalam kasus ini, kata Toga, pihaknya menetapkan seorang tersangka atas nama Asido Sitanggang warga Jalan Sikambing Gang Pattimura, No 30 BB, Kelurahan Sei Putih Timur I, Kecamatan Medan Petisah, Medan yang bertindak sebagai Direktur Utama (Dirut) PT GAS.
“Para pekerja pangkalan gas LPG tersebut tidak bisa menunjukkan izin usaha pemindahan dari tabung gas ukuran 3 kg bersubsidi ke tabung gas ukuran 12 kg dan 50 kg,” paparnya.
Toga menegaskan, saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan. “Yang jelas masih satu orang tersangka yang kita tetapkan,”katanya.
Sementara soal keterlibatan oknum DPRD Sumut disebut-sebut dari Fraksi Partai Golkar itu, Toga mengaku masih melakukan penyelidikan.
“Akan kita panggil dulu notaris yang membuat akte perusahaan itu,” imbuhnya.
Tersangka dijerat Pasal 6 ayat 1 huruf b Jo Pasal 1 ke 3e Undang-undang Darurat No 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 8 tahun 1962 tentang Barang-barang Dalam Pengawasan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 11 tahun 1962.
Sementara di lingkungan DPRD Sumut juga terlihat sejumlah wakil rakyat kasak kusuk memperbincangkan perihal dugaan keterlibatan IA dalam kasus yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat itu.
Namun Politisi Senior Partai Golkar DPRD Sumut Wagirin Arman menolak memberi komentar terkait kasus yang melibatkan salah seorang anggota Partai Beringin itu.
“Kan sudah ada proses hukum, ngapai lagi dikomentari,” ujar Ketua DPRD Sumut yang segera dilantik ini.
Sedangkan IA tetap terlihat santai datang ke gedung DPRD Sumut dan mengikuti jalannya proses sidang paripurna pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut.
Meski datang terlambat menjelang siang pada paripurna itu, IA yang mengenakan busana hitam putih tampak ceria seakan tanpa beban dengan jeratan hukum yang kemungkinan akan dihadapinya akibat kasus tersebut.(LMC-02)
