Medan, 5/10 (LintasMedan) – Beda pendapat antara Dinas Tata Ruang Tata Bangunan (TRTB) dan Dinas Perumahan Pemukiman (Perkim) Kota Medan, soal pembagunan SMP Negeri 7, justru di tuding sebagai bagian dari permainan sandiwara dua instansi itu.
“TRTB harus menjalankan tuposinya dan untuk seluruh bangunan yang tidak memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) harus ditertibkan,” kata anggota DPRD Medan Daniel Pinem.
Dia meminta TRTB tegas dan jangan sekedar bermain sandiwara terkait pembangunan SMPN 7 yang ternyata lahannya sedang bersengketa.
DPRD Medan meminta TRTB tidak pilih kasih menindak bangunan yang menyalah.
“Kita minta proses pembangunan SMPN 7 harus distanvaskan sebelum memiliki izin,”tegas anggota Komisi D ini.
Sebelumnya Kepala Dinas TRTB Kota Medan Syampurno Pohan mengaku belum mengeluarkan izin bangunan gedung SMPN 7 Medan. Bahkan Syampurno mengatakan sudah menyurati pemborong supaya mengurus izin.
“Sudah kita surati agar mengurus izin, jika surat tidak diindahkan akan kita teruskan ke tahapan penertiban, “ujar Syampurno menjawab pers baru-baru ini.
Sementara Dinas Perkim selaku pelaksana pembangunan bersikeras untuk tetap meneruskan proses pembangunan yang menggunakan APBD tersebut.
Dalam hal ini Kepala Dinas Perkim Gunawan Surya Lubis beda pendapat dengan Syampurno Pohan.
Gunawan menyebut, pihaknya tidak harus mengurus SIMB untuk membangun SMPN 7 karena hanya sebatas rehab.
Dinas Perkim pun ngotot tetap ‘kejar tayang’ melanjutkan pembangunan gedung di atas lahan bersengketa yang terletak di jalan H Adam Malik itu.
Pantauan wartawan, aktifitas pembangunan masih terus berlanjut tanpa hambatan dan bangunan fisik sudah berlangsung sekitar 25 persen. Sedangkan papan plang SIMB belum ada terlihat di lokasi.(LMC-03)
