Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi (tengah) menerima audiensi pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut, di kantor gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan, Kamis (5/1). (Foto: LintasMedan/ist)
Medan, 5/1 (LintasMedan) – Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi meminta Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) agar segera mencairkan dana Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) agar tahapan pelaksanaan Pilkada di kabupaten tersebut berjalan maksimal.
“Saya sudah perintahkan kepada Bupati agar dana tersebut segera dicairkan. Kebetulan anggarannya telah disahkan di APBD 2017. Tinggal menunggu evaluasi dan kita harapkan segera dicairkan,” katanya, di Medan, Kamis.
Gubernur menegaskan hal itu menanggapi laporan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut Syafrida P Rasahan mengenai lambannya pencairan anggaran Panwaslu Tapteng.
Sebelumnya, Syafrida mengungkapkan bahwa Panwaslu Kabupaten Tapteng sampai ke level kelurahan sudah 4 bulan belum menerima honor.
Kondisi ini dikhawatirkan akan mengganggu kinerja Panwas. Karena dari Rp8 miliar dana yang telah dianggarkan pada tahun anggaran 2016 baru cair sekitar Rp2 miliar.
Untuk itu, Syafrida mengharapkan agar sisa dana tersebut dapat dicairkan di awal Januari 2017 agar pelaksanaan Pilkada tersebut dapat berjalan dengan lancar.
“Sementara untuk dana KPU sudah dialokasikan sekitar 60 persen dari dana yang telah dianggarkan,” ujarnya.
Dalam pertemuan dengan Gubernur Sumut, Syafrida juga menyampaikan perkembangan tahapan Pilkada di Kota Tebing Tinggi.
Untuk kota Tebing Tingg, lanjutnya, yang perlu menjadi perhatian adalah tingkat partisipasi pemilih yang dikhawatirkan pada Pilkada 2017 relatif rendah karena hanya memiliki calon tunggal.
“Kami berharap Pemprov Sumut dapat membantu agar tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih dalam pilkada tersebut dapat meningkat. Jangan sampai terjadi seperti di Kota Medan pada pilkada yang lalu,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa Pilkada di Sumut tahun 2018 akan diikuti 8 Kabupaten/Kota ditambah 1 provinsi. Dari 8 Kabupaten/kota di Sumut yang mengikuti baru 2 kabupaten yang telah mengganggarkan dana pilkada untuk Panwaslu.
Sedangkan untuk pemilihan gubernur, menurut dia, hingga saat ini tidak ada masalah.
Namun, pihaknya berharap kepada Pemprov Sumut agar dapat mendorong kabupaten/kota yang akan mengikuti Pilkada supaya segera mengalokasikan anggaran pemilihan kepala daerahnya masing-masing. (LMC-02)
