Ilustrasi - Kantor KONI Medan di kompleks Stadion Teladan. (Foto: LintasMedan/ist)
Medan, 11/9 (LintasMedan) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak masyarakat ikut mengawasi dana Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Medan agar penggunaannya benar-benar dialokasikan untuk meningkatkan pembinaan dan peningkatan prestasi atlet.
“Masyarakat berhak untuk ikut mengawasi anggaran itu, apabila ditemukan penyelewengan, maka laporkan ke pihak berwajib bahkan sampai ke Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata anggota Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK Tomi Murtomo, saat diwawancarai lintasmedan.com, Minggu (10/9).
Peran aktif masyarakat, menurut dia, merupakan referensi awal dalam melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi, termasuk dalam rangka melakukan pencegahan korupsi.
Dengan pencegahan dan pemberantaan korupsi, lanjutnya, penggunaan dana KONI Medan lebih tepat sasaran dan bisa difokuskan untuk menopang program peningkatan pembinaan atlet secara baik.
Ia juga menyarankan agar KONI Medan memberlakukan sistem pendistribusian dan penyaluran dana hibah secara e-transfer untuk meningkatkan akuntabilitas dan tertib administrasi keuangan.
Penerapan sistem pendistribusian dan penyaluran dana hibah berbasis elektronik tersebut dinilai efektif mengoptimalkan tata kelola keuangan organisasi.
Disebutkannya, penyaluran dana secara e-transfer telah diterapkan oleh KONI di sejumlah daerah di Tanah Air.
Hal ini, menurut Tomi, untuk mempermudah cabang olahraga dan para atlet dalam memperoleh hak secara transparan dan langsung.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Medan Irsal Fikri, mengatakan bahwa pihaknya akan memperketat pengawasan penggunaan dana hibah untuk KONI setempat karena nilainya terus meningkat.
“Dana hibah untuk KONI Medan setiap tahunnya tidak kecil. Dana yang ada cukup besar dan jika tidak dikelola dengan baik, maka berpeluang terjadi penyimpangan,” ujarnya.
Dana dari KONI, kata dia, juga harus terdistribusi secara transparan dan merata ke seluruh pengurus KONI kecamatan maupun cabang olahraga.
Untuk itu, menurut politisi muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Medan ini, pihaknya melalui komisi terkait di DPRD Medan akan segera meminta pertanggungjawaban kepada ketua KONI setempat.
Irsal juga mengakui tentang urgensinya pengawasan kinerja dan penggunaan dana APBD yang dipercayakan kepada KONI Medan untuk meningkatkan prestasi atlet dalam upaya mengharumkan nama ibu kota Provinsi Sumut itu di kancah olahraga nasional dan bahkan internasional.
“Kepercayaan itu harus dijaga dan merupakan amanah yang harus dijunjung tinggi dan dijawab dengan sebaik-baiknya, termasuk dalam pengelolaan dananya,” katanya. (LMC-01)
