Medan, 26/2 (LintasMedan) – Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Sumut tahun anggaran 2017 sudah disahkan, bahkan Pergub Penjabaran APBD 2017 juga sudah ditandatangani oleh Gubernur Sumut HT Erry Nuradi.
Menyikapi hal itu, kalangan anggota DPRD Sumut meminta kepada para pimpinan SKPD di lingkungan Pemprovsu segera bekerja sesuai dengan tupoksi-nya masing-masing.”Sebab masyarakat butuh pembangunan segera agar dapat merasakan infrastruktur yang diperlukan dan segera mendapatkan pelayanan terbaik dari Pemerintah Daerah,”tegas Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PKB, Zeira Salim Ritonga kepada.., kemarin.
Untuk itu, Zeira Salim menekankan kepada para pimpinan SKPD hingga Aparatur Sipil Negara (ASN), jangan ada lagi mindset atau pemikiran para pejabat dan staf di jajaran pemerintah daerah di Sumut memperlambat penyerapan anggaran, sehingga berimbasnya lambatnya pembangunan infrastruktur. “Saat ini APBD Provinsi Sumut mencapai Rp13 triliun lebih, artinya dalam satu bulan pemerintah daerah harus mampu menyerap anggarannya sebesar Rp 1 triliun lebih ,”bebernya.
Maka dari itu, jelas Zeir Salim, diperlukan kerja maksimal guna mempercepat penyerapan anggran agar jangan ada lagi SilPA yang terlalu besar seperti tahun sebelumnya. ” SilPA yang besar salah satu indikasi mencerminkan pemerintah daerah atau pejabatnya tidak mampu dalam mengelola keuangan daerah. Sehingga akan memperlambat pembangunan dan Juga akan menekan pertumbuhan ekonomi suatu daerah,”kata wakil rakyat asal pemilihan Kabupaten Labuhanbatu, Labura dan Labusel ini.
Lebihlanjut Zeira Salim juga mengingatkan Gubernur Sumut untuk segera mendorong para pejabat SKPD segera melaksakan pekerjaanya. Hal ini bertujuan agar serapan anggaran dapat maksimal dilakukan.
Dikatakannya juga bahwa program kerja oleh Pemerintah Pusat merupakan cerminan selama ini lambatnya aparatur pemerintah di daerah dalam menyerap anggarannya. Sehingga akan menularkan pertumbuhan ekonomi yang tidak baik terhadap kemajuan suatu daerah.
“Kami di DPRD Sumut sangat konsen dalam mengawasi program pemerintah daerah Sumut, agar dapat berjalan dengan baik dan terarah, sehingga kebijakan yang diambil dapat mensejahterakan rakyat Sumut,”katanya. (LMC-02)
